HALAMAN Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie terlihat disesaki dengan
kendaraan dinas milik para kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) dan
sejumlah para undangan.
Pagi itu
Jumat, 6 Desember 2013 lalu di gedung wakil rakyat sedang dilangsungkan sidang
pembukaan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(RAPBK) Pidie, Tahun Anggaran (TA) 2014. Sidang dipimpin oleh ketua DPRK,
Muhammad AR. S.Pd. I, turut dihadari oleh unsur muspida Pidie.
Ia
menyebutkan, bahwa dalam penyusunan RAPBK tahun ini dihadapkan pada tantangan
ketidak pastian perkembangan perekonomian dunia yang berdampak pada
perekonomian nasional secara makro, yang juga berefek pada perekonomian daerah.
Menurutnya
kekuatan sumber daya yang dimiliki merupakan peluang yang harus dimanfaatkan
dengan baik, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan arif dan bijak
untuk mendorong terwudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih baik. Hal
tersebut dikatakan, demi terwujudnya pembangunan infra struktur yang
terintegrasi dan merupakan salah satu indikator untuk terjaganya stabilitas
daerah yang semakin kondusif.
“Oleh
karena itu marilah kita mengambil langkah-langkah strategis secara tepat,
terarah dan konkrit serta menyesuaikan dengan kondisi riel masyarakat kita,”
ujarnya.
***
RAPBK Pidie
tahun anggaran 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan umum APBD
(KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten Pidie 2014
yang telah disepakati dengan DPRK Pidie
Dengan
mempertimbangkan kondisi objektif daerah saat ini dan perkembangan
faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan dan berdasarkan
berbagai asumsi makro perekonomian daerah maka secara umum komposisi kapasitas
fiskal RAPBK Pidie TA 2014 diusulkan Rp. 1,2 Triliun.
Dalam nota
keuangan yang dibacakan dihadapan DPRK Pidie , wakil bupati menyebutkan dari
sektor pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 86.203.941.333,-
atau setara dengan 7.15 persen dari total pendapatan daerah.
Kemudian
dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 839.172.947.255,- atau setara dengan
69.57 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan dari lain-lain pendapatan
daerah yang sah adalah sebesar Rp 280. 853.317.645,- atau 23.28 persen dari
total pendapatan daerah.
Total
pendapatan seluruhnya pada RAPBK TA 2014,sebesar Rp 1.206.230.206.233,-. Pendapatan
tersebut dialokasikan untuk keperluan belanja daerah seperti biaya tidak
langsung sebesar Rp 731.928.203.434,- sementara untuk biaya lansung Rp
468.002.002.799,- Dengan demikian jumlah anggaran belanja pada RAPBK TA 2014,
sebesar Rp 1.199.930.206.233,- dengan nilai surplus sebesar Rp 6.300.000.000,-
“Selain
RAPBK tersebut terdapat komponen pembiayaan daerah yakni penerimaan daerah pada
pos sisa perhitungan anggaran sebelumnya Rp 5 Milyar, pengeluaran pembiayaan
daerah pada pos penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp 11.3
Milyar,” sebutnya.
Agar pembahasan
anggaran dapat berjalan dengan optimal, selama berlangsungnya masa pembahasan
anggaran 2014, wakil bupati meminta semua SKPK untuk tetap tinggal di daerah,
”jika memang ada yang sangat mendesak agar terlebih dahulu dapat meminta izin
kepada tim anggaran pemerintah kabupaten (TPAK) ataupun legeslatif,” kata M.
Iriawan
Diakhir penyampaian nota
keuangannya di hadapananggota dewan dan kepala SKPK yang hadir, dia
mengharapkan masukan-masukan yang berkembang pada saat pembahasan anggaran nantinya
akan mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan dasar mendesak yang dihadapi
oleh masyarakat kita, sehingga APBK Pidie TA 2014 lebih aspiratif dan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie.
0 komentar:
Posting Komentar