Komitmen Perencanaan Membangun Pidie

SEBAGAI salah satu instansi pemerintah dijajaran Pemerintah Kabupaten Pidie, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Instansi ini bertujuan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Instansi ini berperan penting  untuk mencapai target dari visi dan misi kepala daerah.

Lembaga ini dikepalai oleh Muhammad Adam, ST, MM.  Kepala Bappeda Kabupaten Pidie itu yang ditemui Pidie Buletin di ruang kerjanya Rabu (4/12/2013) mengatakan, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Pidie dapat ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita,  dan penduduk miskin.

Menurut Adam yang telah meniti karier di Bappeda sejak tahun 2004 itu, capaian pembangunan di Kabupaten Pidie mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini artinya, kata dia,  terjadi grafik peningkatan seiring arah tujuan pembangunan yang dinilai tepat sasaran. Dan ditahun berikutnya, akan diarahkan lebih meningkat lagi.

Biodata Kepala Bappeda

Nama : Muhammad Adam, ST, MM

Lahir   : Ms. Mon Ara, 9 Februari 1968

Istri      : Nuraini

Anak   : 1. Mahathir adam

  2. Nauratun Raihan

Riwayat Pekerjaan:

Tahun 1998	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Pidie
Tahun 2002	Kasubbag Sandi dan Tele komunikasi pada Bagian Umum dan   Perlengkapan Setdakab Pidie
Tahun 2003	Kasubbid Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Kab Pidie
Tahun 2004	Kasubbdin Sarana Prasarana dan Perhubungan pada Bappeda Kabupaten Pidie
Tahun 2008	Kabid Ekonomi pada Bappeda Kab Pidie
Tahun 2009	Kabid Khusus pada Bappeda Kab Pidie
Tahun 2010	Sekretaris Bappeda Kabupaten Pidie
Tahun 2013 (sekarang)	Kepala Bappeda Kabupaten Pidie

Berikut delapan Butir Prioritas Pembangunan Pidie 2012-2017

1. Peningkatan pengamalan nilai – nilai keislaman, sosial, dan budaya.
2. Reformasi birokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Peningkatan ketahanan pangan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemisikinan.
5. Peningkatan kualitas pendidikan
6. Peningkatan pelayanan kesehatan.
7. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
8. Pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.