Membangun Good Governance Dengan Keterbukaan Informasi Publik

SEBAGAI penyelenggara negara, Pemerintah Kabupaten Pidie menyadari bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prasyarat menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel sesuai dengan misi dan visi Bupati Pidie Periode 2012 – 2017. 

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Muhammad Harris SSTP, M. Si, Senin, pekan lalu mengatakan, perlunya suatu wacana untuk menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada setiap unsur Pimpinan dan PPID Kabupaten Pidie terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta Meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Dia mengatakan Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik. “Pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya adalah salah satu bentuk good governance,” ujarnya.

Harris menilai, sebagai ujung tombak dan jantung pelayanan informasi publik, sudah seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) harus segera mempersiapkan PPID beserta jajaran pendukung yang profesional sehingga mampu menerjemahkan Standar Layanan Informasi Publik dengan baik, “juga mampu menjembatani kepentingan masyarakat dalam permohonanan Informasi Publik kepada Badan Publik dengan seimbang, tidak saling merugikan dan bertanggungjawab, sebutnya.

Untuk sementara ini kata Harris, di Kabupaten Pidie telah mempunyai beberapa PPID dan jajaran pendukung, seperti di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pidie serta Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sebagai corong dari pemerintah.(*)